MITRATERKINI.COM, BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online guna meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
Optimalisasi SP2D Online tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempercepat proses pencairan anggaran, meningkatkan ketertiban administrasi, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala BPKAD Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., mengatakan penerapan SP2D Online diarahkan untuk menyederhanakan proses administrasi pencairan dana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
“SP2D Online ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sistem ini diharapkan dapat memangkas tahapan birokrasi serta mempercepat proses pencairan dana untuk kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa, maupun pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara (ASN), seperti gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP),” ujar Muhammad Fauzi.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan keuangan tidak hanya berorientasi pada kecepatan pencairan anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan perangkat daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi bank untuk melakukan pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui dukungan sistem online, proses administrasi diharapkan berlangsung lebih terstruktur dan mudah dipantau.
Kelengkapan dokumen, kesesuaian data, serta tahapan verifikasi tetap menjadi aspek penting untuk memastikan pencairan dana berjalan lancar dan tepat sesuai prosedur.
Tingkatkan Efisiensi dan Ketertiban Administrasi
Muhammad Fauzi menegaskan bahwa percepatan pencairan anggaran harus diimbangi dengan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, ketepatan data, serta kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memastikan dokumen pengajuan pencairan telah lengkap dan sesuai persyaratan.
Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat proses pencairan anggaran.
Di sisi lain, penerapan sistem digital tetap harus didukung pengawasan dan pengendalian internal yang baik.
Dengan demikian, peningkatan kecepatan pelayanan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Optimalisasi SP2D Online juga diharapkan memperkuat koordinasi antara perangkat daerah yang mengajukan pencairan dengan BPKAD selaku pengelola keuangan daerah.
Dukung Kelancaran Pembangunan dan Pelayanan Publik
Kelancaran pencairan anggaran memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Administrasi keuangan yang efektif diharapkan membantu perangkat daerah menjalankan kegiatan sesuai jadwal dan perencanaan yang telah ditetapkan.
Menurut Muhammad Fauzi, percepatan pencairan tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran, kelengkapan persyaratan, serta proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada ketepatan dan akuntabilitas,” jelasnya.
Melalui optimalisasi sistem tersebut, BPKAD Rohil berharap proses administrasi pembayaran kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Perkuat Komitmen Transformasi Digital
Optimalisasi SP2D Online merupakan bagian dari komitmen BPKAD Rokan Hilir dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan administrasi keuangan sekaligus memperkuat disiplin dalam pengelolaan anggaran.
Keberhasilan penerapannya membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah, termasuk ketepatan penyampaian dokumen, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan konsistensi dalam menjalankan prosedur digital.
Dengan sinergi seluruh pihak dan pelaksanaan yang berkelanjutan, SP2D Online diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang tertib, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Advetorial BPKAD Rohil)
Edisupriadi
