MITRATERKINI.COM, Rohil – Gabungan wartawan dan pengelola media di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, menyoroti persoalan kemitraan publikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Rohil.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan insan pers yang berlangsung di Bagansiapiapi, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang bagi sejumlah pimpinan organisasi dan perwakilan media untuk membahas keberlangsungan kemitraan publikasi dengan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para insan pers mendorong Pemkab dan DPRD Rohil membuka ruang dialog yang lebih luas, transparan, dan komunikatif terkait pola kemitraan publikasi pemerintah dengan media.
Ketua Forum Wartawan (FOWA) Rohil, Dahrin S.Sos, mengatakan kepentingan media membutuhkan keberanian, kebersamaan, dan kekompakan dari para insan pers.
“Untuk kepentingan media bersama, yang paling penting ada keberanian, kebersamaan dan kekompakan,” ungkap Dahrin.
Menurut Dahrin, pada masa pemerintahan Bupati Annas Maamun dan Suyatno, keberadaan media di Rohil dinilai pernah berkembang dengan baik. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap keberadaan media kembali menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.
Sementara itu, Ketua Ikatan Media Online (IMO) Rohil, Heriandi Bustam, SH, menyoroti pola kemitraan publikasi pemerintah daerah yang menurutnya masih menyisakan persoalan.
Ia berharap Pemkab dan DPRD Rohil memberikan perhatian terhadap keberadaan media online yang beroperasi di daerah, termasuk media yang berbasis di Bagansiapiapi.
“Jangan cuma media cetak dari Pekanbaru saja yang diperhatikan, sementara media online yang ada di Bagansiapiapi tidak diperhatikan,” tegas Heriandi.
Heriandi mengatakan, pihaknya berencana mendorong persoalan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Rohil.
Ia juga berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat dihadirkan dalam forum tersebut sehingga persoalan kemitraan publikasi dapat dibahas secara terbuka dan menyeluruh.
Menurutnya, pembahasan melalui mekanisme resmi diperlukan agar persoalan kemitraan media tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan insan pers, tetapi dapat memperoleh solusi melalui komunikasi bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Di kesempatan yang sama, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Rohil, Masrul Gusti, turut menyampaikan pandangannya terkait aspirasi para pengelola media.
Masrul menegaskan, kemitraan antara media dengan Pemkab Rohil maupun DPRD memiliki peran dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai program dan pembangunan daerah kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh media di Rohil mendapatkan ruang kemitraan yang memadai sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi aspirasi kalangan media agar hubungan antara pemerintah daerah, DPRD, dan pers dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, profesional, transparan, dan berkeadilan.
Para insan pers berharap persoalan kemitraan publikasi dapat dibahas melalui mekanisme kelembagaan sehingga terdapat kejelasan mengenai pola kerja sama publikasi pemerintah dengan media di Kabupaten Rohil.
Penulis: Edisupriadi
Editor: Paijo
