MITRATERKINI.COM, ROKAN HILIR, — Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Setelah menemui mantan Gubernur Riau H. Annas Maamun, rombongan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh seni, hingga perwakilan paguyuban di Bagansiapiapi kembali melakukan komunikasi politik dengan menemui mantan Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Suyatno.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta masukan sekaligus dukungan terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam pertemuan itu, di antaranya H. Dahrin, S.Sos. dan Buyung Idris, S.H. selaku tokoh masyarakat, Hariandi Bustam, S.H. tokoh media, Jumadi Rusuan dan Yoyon tokoh seniman, Misyanto dari Paguyuban Jawa Hangbuditomo, Sudirman tokoh Kecamatan Bangko, serta Edi Supriadi, Antoni dan Agung Suprianto dari kalangan wartawan.
Sebagai juru bicara rombongan, H. Dahrin menyampaikan harapan agar H. Suyatno dapat memberikan dukungan terhadap gagasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir.
Menurut Dahrin, pembentukan provinsi baru tersebut dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.
“Kami datang mewakili masyarakat dengan harapan besar kepada Bapak selaku mantan bupati dan tokoh Rohil untuk memberikan masukan serta dukungan. Terwujudnya Riau Pesisir tentu dapat memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dahrin.
Dahrin menjelaskan, perjuangan pembentukan Riau Pesisir terus digerakkan setelah pihaknya melakukan audiensi dengan H. Annas Maamun di Pekanbaru.
Selain itu, komunikasi politik juga terus dibangun dengan sejumlah tokoh senior asal Riau, di antaranya mantan Ketua DPRD Riau H. Johar Firdaus dan mantan anggota DPRD Riau H. Asri Auzar. Rombongan juga menjadwalkan pertemuan dengan H. Saleh Djasit serta H. Wan Thamrin Hasyim.
“Pada prinsipnya, tokoh-tokoh masyarakat Rohil yang kami hubungi memberikan respons positif terhadap pemekaran Riau Pesisir ini,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Suyatno menyambut baik wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Ia menyarankan agar perjuangan tersebut dikawal secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah yang masuk dalam wilayah calon provinsi baru.
Namun, Suyatno mengingatkan bahwa perjuangan pemekaran daerah harus memenuhi seluruh tahapan serta prosedur hukum yang berlaku.
Menurutnya, salah satu hal paling penting adalah memastikan usulan pembentukan DOB Riau Pesisir masuk dalam agenda nasional sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Paling penting dan utama, wacana pemekaran ini wajib masuk dalam program nasional. Itu harga mati dan menjadi landasan hukum kita,” tegas Suyatno.
Selain persoalan legalitas dan tahapan nasional, Suyatno juga menekankan pentingnya konsolidasi lintas kabupaten/kota. Ia menilai perjuangan pembentukan Riau Pesisir tidak boleh hanya bertumpu pada Rokan Hilir dan Kota Dumai.
Menurutnya, seluruh wilayah yang menjadi bagian dari rencana Provinsi Riau Pesisir harus menunjukkan kekompakan dan kesamaan sikap.
“Riau Pesisir harus mencakup kekompakan lima kabupaten/kota, yakni Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti. Kepala daerah di lima wilayah ini, tokoh masyarakat, hingga legislator DPR RI dan DPD RI asal daerah pesisir harus bergandengan tangan dan bersama-sama,” tuturnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi serta menyatukan langkah agar perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir memiliki kekuatan politik dan dukungan masyarakat yang lebih luas.
Perjuangan tersebut dinilai membutuhkan konsolidasi yang matang, dukungan lintas daerah, serta pemenuhan seluruh persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***
Penulis: Edi Supriadi
Editor: Paijo
