Mitraterkini.com, Lubuk Dalam – Kegiatan Reses II Masa Sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kabupaten Siak, H. Budi Yuwono, SKM, M.Kes di dua titik di Kampung Srigading, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, menjadi wadah bagi masyarakat dan pemerintah kampung dalam menyampaikan berbagai aspirasi, Senin (6/4/2026).
Dalam sambutannya, Penghulu Kampung Srigading, Sujarwo, menjelaskan bahwa pembangunan kampung sejatinya tetap berjalan setiap tahun.
Namun, pada tahun ini sebagian anggaran dialihkan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, sehingga sejumlah kegiatan fisik belum dapat direalisasikan.
“Kami mohon kesabaran masyarakat, karena tahun ini ada pengalihan anggaran untuk pembangunan koperasi,” ujarnya.
Ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diperjuangkan di tingkat legislatif, mengingat kondisi perangkat kampung yang terdampak.
“Kami mohon kepada Bapak Dewan agar persoalan ini bisa diperjuangkan, karena kasihan perangkat kampung kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Lubuk Dalam yang diwakili Sekretaris Kecamatan, M. Jauhari, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses yang dinilai menjadi sarana efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Kegiatan reses ini menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami dari kecamatan siap bersinergi untuk mengawal pembangunan agar berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung dan menjaga hasil pembangunan, serta menyusun usulan secara baik sesuai mekanisme agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Budi Yuwono menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan di daerah pemilihannya, khususnya Kampung Srigading.
“Kami tidak ingin pembangunan setengah-setengah. Apa yang sudah diusulkan dan belum selesai akan terus kita kawal,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa bantuan ambulans yang diusulkan telah tersedia dan hanya tinggal menunggu proses operasional. Selain itu, program layanan kesehatan melalui BPJS tetap menjadi prioritas pemerintah daerah agar masyarakat bisa mendapatkan layanan berobat secara gratis.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak terpecah akibat perbedaan pilihan politik.
“Siapapun pemimpinnya, yang penting masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan pembangunan berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak yang mengikuti kegiatan melalui Zoom menjelaskan mekanisme pengajuan bantuan di sektor pertanian dan perikanan.
Kelompok tani diminta menyusun proposal lengkap yang mencakup struktur kepengurusan, daftar anggota, berita acara rapat, serta rincian kebutuhan seperti pompa air, traktor, dan alat pertanian lainnya.
“Proposal harus ditandatangani ketua kelompok dan penghulu, serta bisa diperkuat dengan camat agar lebih maksimal,” jelasnya.
Untuk sektor perikanan, bantuan diarahkan melalui skema yang terintegrasi dengan Koperasi Merah Putih.
Sedangkan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), terdapat persyaratan khusus, terutama terkait legalitas dan status lahan.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik dan menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan ke depan.
(Red)
