Mitraterkini.com, Koto Gasib – Pembangunan kandang beserta pengadaan ayam petelur milik Bumkam Rimba Mandiri di Kampung Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Jumat (3/4/2026), menuai sorotan warga.
Pasalnya, proyek yang disebut bekerja sama dengan PT Winda Angkasa Raya tersebut diduga tidak dilengkapi dengan plang atau papan nama kegiatan, sebagaimana lazimnya proyek yang menggunakan anggaran publik.
Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, aktivitas pembangunan kandang dan pengadaan ayam petelur masih berlangsung.
Namun, tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat keterangan penting seperti sumber anggaran, nilai kegiatan, serta pihak pelaksana.
Selain ketiadaan plang proyek, warga juga menyoroti kualitas material yang digunakan, khususnya pada bagian pagar. Sejumlah warga menilai tiang pagar yang dipasang diduga menggunakan kayu bekas.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dengan kondisi tersebut.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang beredar, anggaran pembangunan kandang, pagar, serta pengadaan ayam petelur disebut-sebut mencapai sekitar Rp142 juta.
“Kalau memang anggarannya sekitar Rp142 juta, kenapa pagar yang dipasang seperti kayu bekas. Kami jadi bertanya-tanya, apalagi tidak ada plang papan nama proyeknya,” ujarnya.
Secara aturan, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana negara wajib dilakukan secara transparan kepada masyarakat.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran publik.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara itu, pada Selasa (17/3/2026), Direktur Bumkam Rimba Mandiri Kampung Teluk Rimba, Zuryat, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengakui bahwa proyek tersebut belum memasang plang kegiatan.
Ia menjelaskan, pembangunan kandang ayam tersebut bersumber dari dana APBN melalui program ketahanan pangan (Ketapang) yang dikelola oleh Bumkam.
“Jujur saya kurang memahami regulasinya seperti apa. Karena untuk program Ketapang ini baru kali pertama dikelola langsung oleh Bumkam. Jika memang ada kekeliruan dalam menjalankan regulasinya, mohon petunjuknya,” tulis Zuryat.
Terpisah, Penghulu Kampung Teluk Rimba, Mubarak, menyampaikan bahwa dana pembangunan kandang dan pengadaan ayam tersebut berasal dari APBN dan telah diserahkan kepada Ketua Bumkam Rimba Mandiri untuk pelaksanaannya.
“Dana kandang ayam dari APBN langsung saya serahkan kepada Ketua Bumkam Rimba Mandiri.
Namun saat saya mencoba menghubungi pihak PT Winda Angkasa Raya terkait progres pekerjaan, telepon tidak diangkat. Selanjutnya saya perintahkan krani untuk meninjau langsung ke lokasi kandang ayam tersebut,” ujarnya kepada wartawan.
Sementara itu, pihak PT Winda Angkasa Raya hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.
Warga berharap pihak Bumkam maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pembangunan kandang dan pengadaan ayam tersebut, termasuk kejelasan sumber anggaran serta penggunaan material dalam kegiatan tersebut.
(Red)
