Mitraterkini.com, SIAK – Penyelesaian kasus kecelakaan maut di Jalan Raya Kilometer 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, melalui mekanisme keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) menyisakan sejumlah pertanyaan hukum.
Kasus kecelakaan yang melibatkan Toyota Land Cruiser bernomor polisi BM 151 AK dengan tiga sepeda motor tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah mengakibatkan seorang pelajar berinisial AM (16) meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka.
Pengemudi mobil, DK alias Dedi Boxer (49), yang diketahui merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Siak, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan.
Namun, perkembangan terbaru menyebutkan perkara tersebut resmi dihentikan setelah ditempuh melalui mekanisme restorative justice dan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri (PN) Siak.
Dalam keterangan pers yang dikirimkan kepada wartawan pada Selasa petang (10/11/2026), Ps. Kasi Humas Polres Siak, Aiptu Dedek Prayoga, SH, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tersebut telah melalui sejumlah tahapan hukum.
Polres Siak menyebutkan bahwa gelar perkara khusus telah dilaksanakan pada 9 November 2026 untuk meninjau kelayakan penerapan restorative justice.
Menurut Dedek, mekanisme tersebut ditempuh setelah terpenuhinya sejumlah persyaratan pemulihan keadaan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Persyaratan itu meliputi pemberian pemaafan secara tulus dari pihak korban dan/atau keluarga korban, penggantian biaya perawatan medis, serta ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian lainnya.
Selain itu, pihak kepolisian menyatakan perkara tersebut memenuhi persyaratan kelayakan sebagaimana Pasal 80 KUHAP karena merupakan tindak pidana akibat kealpaan dalam lalu lintas dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
“Seluruh tahapan mekanisme keadilan restoratif di tingkat kepolisian yang dilanjutkan dengan pengajuan ke pengadilan telah selesai,” demikian keterangan pers Ps. Kasi Humas Polres Siak, Aiptu Dedek Prayoga.
Polres Siak juga menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Siak telah menerbitkan Penetapan Nomor 27/Pen.RJ/2026/PN Siak.
Dalam penetapan tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan penyidik dan menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap.Henti.Sidik/225.b/XI/TUK.7.2.3./2026 tertanggal 9 November 2026 adalah sah.
Meski demikian, penyelesaian perkara tersebut melalui restorative justice tetap menarik perhatian dari sisi penerapan ketentuan hukum.
Sebab, Pasal 82 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur sejumlah pengecualian terhadap tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Salah satu ketentuan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah Pasal 82 huruf f mengenai pengecualian tindak pidana terhadap nyawa orang.
Di sisi lain, Pasal 82 huruf e memberikan pengecualian terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih apabila tindak pidana tersebut terjadi karena kealpaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kedua ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia.
Apabila perkara yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka tindak pidana tersebut berkaitan dengan kelalaian pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.
Karena itu, pertimbangan hukum mengenai hubungan antara pengecualian tindak pidana akibat kealpaan dan pengecualian tindak pidana terhadap nyawa orang menjadi penting untuk dijelaskan kepada masyarakat.
Penetapan pengadilan memang menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui pertimbangan hukum yang mendasari hakim dalam mengabulkan permohonan penghentian penyidikan tersebut.
Terutama, apakah ketentuan Pasal 82 huruf f KUHAP telah dipertimbangkan secara khusus dalam penetapan tersebut.
Perdamaian dan keikhlasan keluarga korban tentu patut dihormati. Keluarga memiliki hak untuk memaafkan, menerima ganti rugi, serta berdamai dengan pihak yang terlibat.
Namun, ketika sebuah kecelakaan telah merenggut nyawa seorang pelajar, persoalan hukumnya juga menyangkut kepentingan publik dan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Oleh karena itu, transparansi mengenai dasar penerapan restorative justice dalam perkara ini menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Publik tentu tidak cukup hanya mengetahui bahwa perkara telah dihentikan melalui perdamaian. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pengecualian restorative justice diterapkan dalam kasus tersebut.
Hingga berita ini disusun, pertimbangan lengkap majelis hakim dalam Penetapan Nomor 27/Pen.RJ/2026/PN Siak belum diperoleh.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada pihak Polres Siak maupun Pengadilan Negeri Siak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum dan pertimbangan penerapan restorative justice dalam perkara kecelakaan maut tersebut.***(Eman)
