Mitraterkini.com, PEKANBARU — Wacana peniadaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun anggaran 2026 oleh Pemerintah Provinsi Riau menuai sorotan tajam.
Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Riau menilai kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan hak pendidikan anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PWMOI Riau, Rio Kasairy, menyebut rencana penghapusan BOSDA sebagai langkah yang sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial.
“Jika benar BOSDA ditiadakan pada 2026, ini sungguh miris. Slogan Cerdaskan Anak Negeri berpotensi hanya menjadi jargon tanpa makna,” ujar Rio kepada awak media di Pekanbaru, Senin (9/1/2026).
Rio menegaskan, Provinsi Riau dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, mulai dari minyak bumi hingga perkebunan kelapa sawit. Karena itu, alasan penghapusan BOSDA dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau agar tidak menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang siswa kelas IV sekolah dasar nekat mengakhiri hidupnya karena orang tua tidak mampu membelikan buku dan alat tulis.
“Apakah Dinas Pendidikan Riau tidak bisa berkaca dari peristiwa tersebut? Jangan sampai kebijakan anggaran justru melahirkan tragedi serupa,” tegasnya.
Menurut Rio, hingga kini masih banyak keluarga kurang mampu di Riau yang berjuang agar anak-anak mereka tetap dapat mengenyam pendidikan. Namun ironisnya, tidak sedikit yang belum tersentuh program bantuan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kami memahami kondisi keuangan daerah yang sedang tidak ideal.
Namun apakah kita tega membiarkan generasi penerus bangsa terancam putus sekolah hanya karena kebutuhan dasar pendidikan tidak terpenuhi?” ujarnya.
PWMOI Riau menegaskan akan terus mengawal dan menyuarakan persoalan ini serta mendorong pemerintah daerah untuk meninjau ulang wacana penghapusan BOSDA.
“Anak-anak adalah aset bangsa dan masa depan Indonesia. Negara tidak boleh abai dalam menjamin hak pendidikan mereka,” pungkas Rio.***(Rls/NH)
Sumber: Humas DPW PWMOI Riau
