Dugaan Penyimpangan Dana PSR Rp15 Juta Mencuat, Ketua KUD Buatan Jaya Belum Beri Klarifikasi

MITRATERKINI.COM, SIAK – Dugaan penyimpangan dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) senilai Rp15 juta di Kampung Jati Mulya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau, menjadi sorotan. Persoalan tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Buatan Jaya. Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Mitraterkini.com, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan pencairan dana yang diduga menggunakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau diduga fiktif.

Dalam informasi yang diterima wartawan, nama M.I. disebut sebagai salah satu pihak yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut bersama tiga orang lainnya. Namun, keterlibatan masing-masing pihak belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pendalaman serta pembuktian lebih lanjut.

Nilai dana yang dipersoalkan mencapai Rp15.000.000. Dugaan persoalan tersebut disebut mulai terungkap pada awal November 2026.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, wartawan Mitraterkini.com telah menghubungi Ketua KUD Buatan Jaya berinisial S melalui pesan WhatsApp pada Kamis (12/11/2026), guna meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan dana tersebut.

Konfirmasi tersebut meliputi kebenaran dugaan penggunaan LPJ yang tidak sesuai fakta, mekanisme pencairan dana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Ketua KUD Buatan Jaya belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan wartawan.

Bahkan, dalam upaya komunikasi lanjutan, nomor WhatsApp wartawan diduga telah diblokir sehingga komunikasi melalui nomor tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, Kapolsek Kerinci Kanan, IPTU Fernando Manurung, S.H., M.H., saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait informasi dugaan penyimpangan dana tersebut, menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penelusuran.

“Kami dari Polsek menelusuri,” demikian keterangan singkat Kapolsek Kerinci Kanan.

Wartawan juga menghubungi Penghulu Kampung Jati Mulya, Budi, untuk meminta keterangan terkait persoalan tersebut.

Melalui pesan WhatsApp pada Selasa (17/11/2026), Budi mengaku belum mengetahui secara jelas persoalan yang dipertanyakan wartawan.
“Aku malah enggak ngerti, Pak,” tulis Budi.

Budi juga menyampaikan akan mempertanyakan persoalan tersebut kepada pengurus KUD. Namun, saat hendak dimintai keterangan, pengurus koperasi disebut sedang tidak berada di tempat.

Ia menyatakan akan mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Ketua KUD Buatan Jaya untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Masyarakat berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional dan menyeluruh. Penelusuran diharapkan mencakup pemeriksaan dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban, mekanisme pencairan, hingga aliran dana yang dipersoalkan.

Selain itu, transparansi pengelolaan dana PSR KUD Buatan Jaya juga menjadi perhatian. Pihak koperasi diharapkan memberikan penjelasan terbuka kepada anggota mengenai penggunaan dana dan dokumen pertanggungjawabannya.

Dari sisi hukum, apabila ditemukan unsur tindak pidana penggelapan, penerapan ketentuan Pasal 486 atau Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat didalami sesuai dengan bentuk perbuatan dan unsur hukum yang terpenuhi.

Apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum juga dapat mendalami penerapan ketentuan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan fakta dan alat bukti.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum. Setiap pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diterbitkan, Mitraterkini.com belum memperoleh klarifikasi dari Ketua KUD Buatan Jaya. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua KUD Buatan Jaya maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

(Red)