Mitraterkini.com, PEKANBARU – Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit kembali memukul kehidupan petani di Provinsi Riau. Kondisi tersebut memicu keprihatinan dari Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh, yang mendesak pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan lembaga pengawas persaingan usaha untuk mengusut dugaan permainan harga dalam rantai tata niaga sawit.
Menurut Syafri, penurunan harga TBS yang terjadi secara drastis dalam waktu singkat tidak boleh dianggap sekadar mekanisme pasar semata. Ia menilai perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap kemungkinan praktik spekulasi, permainan harga, maupun dugaan kartel yang merugikan petani sawit di tingkat hulu.
“Yang jatuh hari ini bukan hanya harga sawit, tetapi juga harapan ribuan keluarga petani yang menggantungkan hidup dari kebun sawit.
Ketika harga ditekan, yang menanggung penderitaan bukan perusahaan besar, melainkan petani kecil di kampung-kampung,” ujar Syafri Teguh, Jumat (30/5/2026).
Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah menghadapi dugaan praktik tata niaga yang merugikan masyarakat kecil, khususnya petani sawit.
Apabila terdapat indikasi permainan harga yang melibatkan oknum pelaku usaha, baik di sektor pabrik kelapa sawit (PKS), penampung crude palm oil (CPO), maupun pihak lain dalam rantai perdagangan sawit, maka hal tersebut harus diusut secara transparan dan tuntas.
“Negara tidak boleh kalah oleh dugaan mafia tata niaga sawit. Jika benar terdapat pihak-pihak yang bersekongkol memainkan harga sehingga petani terus menjadi korban, maka itu merupakan bentuk penghisapan terhadap masyarakat kecil yang hidup dari hasil kebunnya.
Kami mendesak pemerintah, KPPU, dan aparat penegak hukum membongkar siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Syafri juga mengingatkan agar negara tidak membiarkan kelompok berkepentingan atau kekuatan ekonomi tertentu mengendalikan harga komoditas strategis yang menjadi sandaran hidup jutaan masyarakat.
“Jangan sampai oligarki ekonomi mengendalikan nasib petani di negeri ini.
Jika ada aktor-aktor besar yang diduga turut bermain dan menikmati keuntungan dari jatuhnya harga TBS di tingkat petani, maka negara wajib hadir untuk menghentikannya. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan segelintir kelompok,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai petani selama ini selalu menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak ketika harga sawit turun, namun tidak selalu menikmati keuntungan secara seimbang saat harga komoditas meningkat.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam tata niaga sawit yang perlu segera dibenahi.
“Jangan jadikan petani sebagai korban abadi. Jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menekan harga TBS di tingkat petani, maka itu bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi bentuk ketidakadilan ekonomi yang merampas hak masyarakat kecil,” ujarnya.
Syafri menegaskan bahwa sawit merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat sekaligus penyumbang devisa negara yang besar.
Karena itu, pemerintah dinilai wajib hadir memastikan harga yang diterima petani berlangsung secara adil, transparan, dan tidak dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak.
“Petani sawit tidak meminta dikasihani.
Mereka hanya menuntut keadilan atas keringat yang mereka keluarkan setiap hari. Jangan biarkan darah dan air mata petani terus menjadi bahan bakar keuntungan segelintir pihak.
Negara harus berdiri di barisan petani,” pungkas Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh.
Sumber : halloindosianews.com
(Tim)
