Mitrsterkini.com, Jakarta — Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2026–2031 agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan profesional, bukan sekadar menikmati gaji dan fasilitas.
Peringatan tersebut disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal, SH, kepada media di Jakarta, menanggapi terpilihnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2026–2031.
Menurut Jusuf Rizal, aktivis penggiat antikorupsi berdarah Madura–Batak, masyarakat menaruh harapan besar kepada Dewas untuk menjadi instrumen pengawas yang independen dan berani, bukan justru mengikuti irama direksi.
“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus bekerja. Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kinerja minim, tetapi menikmati gaji dan fasilitas mewah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).
Dewas BPJS Terpilih Periode 2026–2031
BPJS Ketenagakerjaan:
Dedi Hardianto (KSBSI)
Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)
Abdurahman Lahabato (Kadin)
dr. Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)
BPJS Kesehatan:
Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi)
Paulus Agung Pambudi (Apindo)
dr. Sunarto (Kadin)
Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)
Dana Triliunan Harus Diawasi Ketat
Jusuf Rizal menegaskan, kedua lembaga BPJS masih menyimpan berbagai persoalan serius yang selama ini dinilai belum diawasi secara optimal. BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, mengelola dana sekitar Rp860 triliun. Tanpa pengawasan ketat, potensi kebocoran dinilai sangat besar.
Ia mengingatkan, BPJS Ketenagakerjaan pernah mengalami kerugian hingga Rp40 triliun akibat miss manajemen. Sementara di BPJS Kesehatan, pernah terjadi kasus korupsi sekitar Rp20 miliar, selain sejumlah persoalan lain.
“Di tengah kondisi bangsa yang masih dililit praktik korupsi, Dewas harus menjadi benteng pengaman dana masyarakat, namun tetap bekerja secara profesional,” ujarnya.
Dewas Diminta Turun ke Lapangan
Forum Jamsos, lanjut Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo Subianto, berencana mengajak para Dewas berdiskusi untuk memetakan titik-titik rawan kebocoran.
Di BPJS Ketenagakerjaan, sorotan diarahkan pada rendahnya peningkatan kepesertaan BPU (Bukan Penerima Upah) serta sistem teknologi informasi yang dinilai belum optimal.
Sementara di BPJS Kesehatan, pengawasan pelayanan kesehatan dan potensi permainan rumah sakit masih dianggap lemah.
“Dewas harus turun ke lapangan, jangan hanya nyaman di belakang meja. Jika pengawasan lemah, kebocoran pasti terjadi,” tegasnya.
Direksi Jangan Hasil “Oplosan”
Menanggapi belum ditetapkannya Direksi BPJS oleh Presiden Prabowo Subianto, Jusuf Rizal mengingatkan agar tidak ada direksi hasil “oplosan” yang sarat kepentingan.
Ia menilai, rekomendasi Panitia Seleksi (Pansel) yang mengajukan 14 nama dengan sistem peringkat harus dicermati secara ketat.
“Jika direksi hasil oplosan dan mudah diintervensi, Forum Jamsos memastikan akan melakukan kritik terbuka,” pungkas Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum FSPTSI–KSPSI Yorrys Raweyai serta tokoh pers nasional.***
(Rls/Tim)
Sumber: Forum Jamsos Lintas Federasi
