Mitraterkini.com, BENGKALIS – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW MOI) Kabupaten Bengkalis menyampaikan kekecewaannya terhadap belum adanya kejelasan tindak lanjut atas surat disposisi yang telah diterbitkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ketua dan pengurus DPD PW MOI Bengkalis mengaku telah beberapa kali mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis sejak 25 Mei hingga 4 Juni 2026 guna menindaklanjuti surat yang telah didisposisikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Nomor 69/V/2026.
Surat tersebut berkaitan dengan kegiatan DPD PW MOI Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada 29 hingga 30 Mei 2026.
Menurut pengurus DPD PW MOI Bengkalis, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh informasi dan kepastian terkait tindak lanjut surat tersebut. Namun hingga Kamis (4/6/2026), mereka mengaku belum mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak terkait.
“Kami sudah beberapa kali datang ke Dinas Pariwisata sesuai arahan yang diberikan. Namun sampai hari ini kami masih menunggu kepastian terkait tindak lanjut surat yang telah didisposisikan tersebut,” ujar salah seorang pengurus DPD PW MOI Bengkalis.
Mereka juga mengungkapkan bahwa pada kunjungan sebelumnya mendapat informasi dari petugas keamanan bahwa surat tersebut telah berada di bagian yang menangani, namun prosesnya masih menunggu pejabat yang berwenang.
Selain itu, berdasarkan keterangan yang diterima dari salah seorang pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, keputusan terkait permohonan tersebut masih menunggu persetujuan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan dinas.
“Saya hanya bawahan dan tidak dapat mengambil kebijakan. Saat ini masih menunggu persetujuan pimpinan,” kata pejabat tersebut sebagaimana disampaikan pengurus DPD PW MOI Bengkalis kepada wartawan.
Atas kondisi tersebut, DPD PW MOI Bengkalis berharap pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dapat segera memberikan kejelasan serta tindak lanjut terhadap surat yang telah disampaikan melalui mekanisme resmi pemerintah daerah.
Menurut mereka, kepastian dari instansi terkait sangat diperlukan agar komunikasi dan koordinasi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum ditindaklanjutinya surat dimaksud.
(ND)
