Mitraterkini.com, Bengkalis – Kawasan hutan mangrove seluas 3,4 hektare di Jalan Sudirman, Desa Bantan Sari, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka, diduga dibuka untuk usaha tambak udang.
Aktivitas tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena dinilai mengabaikan ketentuan zonasi pesisir serta berpotensi memperparah abrasi.
Berdasarkan pantauan awak media pada 20 Februari 2026, terlihat alat berat jenis ekskavator beroperasi membersihkan lahan. Pohon mangrove jenis bakau dan api-api berukuran besar ditumbangkan hingga mendekati garis pantai.
Dari hasil pembersihan lahan, tersisa sekitar 10 meter dari bibir pantai. Padahal, dalam lima tahun terakhir abrasi di kawasan itu disebut telah mencapai sekitar 10 meter.
“Lokasinya hanya menyisakan 10 meter dari bibir pantai. Sementara abrasi dalam lima tahun terakhir sudah mencapai 10 meter. Kami khawatir abrasi akan semakin meluas,” ujar Abdul Muis, tokoh masyarakat Desa Bantan Sari, Senin (2/3/2026).
Ia menambahkan, selama lebih dari 40 tahun desanya belum pernah mendapatkan pembangunan pengaman pantai berupa beronjong. Sementara desa tetangga seperti Bantan Air, Bantan Timur, Muntai Barat, dan Mentayan telah memiliki perlindungan pantai.
“Kalau ini tetap dilanjutkan, sangat membahayakan kampung kami. Daratan bisa semakin terkikis,” tegasnya.
Diduga Tak Sesuai Batas Lahan
Kepala Dusun Tua Makmur, Sunarto, menjelaskan bahwa berdasarkan lima persil surat tanah yang diajukan pemilik lahan, batas lahan seharusnya hanya 100 meter dari jalan raya dan wajib menyisakan 100 meter dari bibir pantai serta 50 meter dari bibir sungai. “Namun hasil pengecekan di lapangan, penggarapan lahan sampai ke bibir pantai,” ujarnya.
Sekretaris Desa Bantan Sari, Hendro Mulyono, menyatakan pihak desa hanya memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan pemilik tambak.
“Kami hanya memfasilitasi. Jika masyarakat keberatan, tentu harus dibicarakan dan disepakati bersama,” katanya.
Pengusaha Klaim Ikuti Prosedur OSS
Pemilik tambak yang disebut bernama Aguan, warga Selat Baru, Kecamatan Bantan, menyatakan tetap akan mengikuti prosedur yang berlaku. Ia mengaku telah mengajukan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kami akan menaati aturan yang berlaku. Usaha ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Agus Susanto ST MSi, menyebutkan bahwa untuk tambak dengan luas di bawah 10 hektare, izin dapat terbit melalui OSS dan umumnya cukup dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
“Kalau luasnya di bawah 10 hektare, izinnya melalui OSS. Untuk skala mikro dan kecil cukup SPPL,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk luas 10–500 hektare wajib melampirkan dokumen UKL-UPL, sedangkan di atas 500 hektare harus memiliki AMDAL.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, Muhammad Thaib, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.
Mangrove sebagai Benteng Alami
Mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung alami pantai dari gelombang dan abrasi. Hilangnya 3,4 hektare mangrove di wilayah yang langsung berhadapan dengan Selat Melaka dikhawatirkan akan mempercepat laju pengikisan daratan di Pulau Bengkalis.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dan tidak mengancam keselamatan wilayah pesisir.***
(Tim)
