Mitraterkini.com, Kerinci Kanan — Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau. Dugaan tersebut terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kerinci Kanan yang berlokasi di Jalan Pertamina Pelalawan–Siak KM 75.
Peristiwa ini terpantau awak media pada Sabtu, 13 Desember 2025. Di lokasi, sebuah sepeda motor dinas berpelat merah BM 2592 C terlihat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite.
Kendaraan dinas tersebut tetap dilayani oleh petugas SPBU layaknya kendaraan masyarakat umum.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan penyaluran BBM subsidi, mengingat kendaraan dinas pemerintah tidak termasuk dalam kategori konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi.
Menindaklanjuti temuan itu, pihak SPBU Kerinci Kanan menggelar mediasi dengan awak media pada Senin, 15 Desember 2025, guna memberikan klarifikasi.
Perwakilan SPBU Kerinci Kanan, Reza, menegaskan bahwa secara aturan kendaraan dinas pemerintah dilarang menggunakan BBM subsidi.
“Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang menyatakan kendaraan dinas pemerintah bukan konsumen BBM bersubsidi dan wajib menggunakan BBM non-subsidi,” jelas Reza kepada wartawan.
Ia juga mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan di lapangan. Menurutnya, operator pengisian BBM masih tergolong baru sehingga belum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku.
“Petugas operator kami baru sekitar dua bulan bekerja. Selain itu, pengawas SPBU juga belum memahami secara detail ketentuan perundang-undangan terkait BBM subsidi,” ujarnya.
Namun, saat awak media kembali menghubungi Reza melalui pesan WhatsApp untuk meminta keterangan lanjutan, pesan yang dikirim tidak mendapat balasan dan panggilan telepon tidak direspons.
Sementara itu, pengawas SPBU Kerinci Kanan, Heri Dedek, sempat merespons singkat pesan WhatsApp awak media dengan mengatakan, “Iya, selamat sore. Ada yang bisa dibantu?”
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lanjutan maupun klarifikasi resmi terkait dugaan pengisian BBM subsidi oleh kendaraan dinas tersebut.
(Red)
