MITRATERKINI.Com Bagansiapiapi – Kabar mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan karyawan aktif PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda kembali mencuat. Informasi ini menjadi sorotan karena muncul setelah perusahaan milik daerah tersebut mengumumkan hasil rekrutmen 18 pegawai baru pada September 2026. Minggu 10 Oktober 2026.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia di tubuh BUMD Kabupaten Rokan Hilir itu.
Di satu sisi, perusahaan membuka kesempatan bagi tenaga kerja baru. Namun, di sisi lain, beredar kabar bahwa sejumlah karyawan yang masih aktif bekerja justru terancam kehilangan pekerjaan.
Jika informasi tersebut benar, manajemen perlu menjelaskan dasar pertimbangan kebijakan tersebut, termasuk alasan potensi PHK, jumlah karyawan yang terdampak, serta kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan setelah proses rekrutmen terbaru.
Persoalan ketenagakerjaan di lingkungan PT SPRH Perseroda sendiri bukan kali pertama menjadi perhatian publik. Pada 2025, sejumlah karyawan dilaporkan dinonaktifkan. Persoalan status kerja dan pemenuhan hak karyawan juga menjadi pembahasan dalam mediasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir pada Mei 2026.
Kini, kabar mengenai potensi PHK kembali menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi karyawan yang masih aktif menjalankan tugasnya.
Ketidakjelasan mengenai status pekerjaan tentu dapat memengaruhi kepastian penghasilan dan keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja.
Rekrutmen 18 Pegawai Jadi Sorotan Pada September 2026, PT SPRH Perseroda mengumumkan hasil rekrutmen untuk mengisi 18 posisi, terdiri dari empat manajer dan 14 staf.
Proses penerimaan pegawai tersebut sebelumnya turut menjadi perhatian publik, terutama menyangkut transparansi proses seleksi dan dasar kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
Munculnya kabar potensi PHK setelah rekrutmen itu pun memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan kebutuhan pegawai.
Apakah penerimaan tenaga kerja baru telah disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan rencana bisnis yang terukur? Lalu, bagaimana nasib karyawan lama yang selama ini turut menjalankan operasional perusahaan?
Rekrutmen pegawai baru dan PHK memang tidak serta-merta saling berkaitan. Namun, ketika kedua isu tersebut muncul dalam waktu berdekatan di perusahaan yang sama, penjelasan terbuka dari manajemen menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Hak Karyawan Harus Menjadi Perhatian Secara hukum, pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup alasan PHK, prosedur yang harus ditempuh, serta pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum.
Ketentuan mengenai ketenagakerjaan antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Karena itu, apabila benar terdapat rencana PHK terhadap puluhan karyawan aktif, manajemen perlu menjelaskan dasar kebijakannya secara transparan. Penjelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil sesuai ketentuan hukum dan hak-hak pekerja tetap menjadi perhatian.
Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai status karyawan yang dikabarkan terdampak, termasuk mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial.
Sebagai perusahaan daerah, pengelolaan PT SPRH Perseroda tidak hanya berkaitan dengan kepentingan bisnis dan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pekerjaan serta penghidupan para karyawan dan keluarganya.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai potensi PHK terhadap puluhan karyawan aktif tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari manajemen PT SPRH Perseroda. Belum diperoleh penjelasan yang memastikan jumlah karyawan terdampak, alasan kebijakan, maupun hubungan persoalan tersebut dengan rekrutmen 18 pegawai baru.
Klarifikasi manajemen diperlukan agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh dan berimbang. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai arah kebijakan ketenagakerjaan BUMD tersebut, sementara para pekerja membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan pekerjaan dan pemenuhan hak-hak mereka.
Penulis : Edisupriadi
Editor. : Paijo.
