Mitraterkini.com, RIAU \u2014 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Jurnalis Independen Nusantara (IJEN) Riau, Ricky Zulvia Putra, mendesak Unit Pelaksana Badan Gizi Nasional (BGN) Riau mengevaluasi kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Siak, Lisa Wahari, terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n\n\n\n
Desakan tersebut disampaikan Ricky menyusul sorotan terhadap tata kelola sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Siak yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat.<\/p>\n\n\n\n
Ricky menilai, Korwil BGN seharusnya menjadi mata dan telinga BGN dalam memastikan pelaksanaan Program MBG di lapangan berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis), standar operasional prosedur (SOP), serta ketentuan keamanan pangan.<\/p>\n\n\n\n
Namun, menurut Ricky, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pengawasan terhadap SPPG di Kabupaten Siak. Ia menduga terdapat SPPG yang tetap beroperasi meski kondisi lokasi dinilai belum memenuhi ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
“Korwil merupakan mata dan telinga Badan Gizi Nasional yang mengawal keberhasilan program strategis ini langsung di tengah masyarakat, bukan melakukan perlindungan terhadap SPPG yang tidak mengikuti juknis tata kelola penyelenggaraan program MBG,” tegas Ricky.<\/p>\n\n\n\n
Ricky juga menyoroti persoalan yang sebelumnya mencuat pada Desember 2025. Saat itu, kata dia, terdapat puluhan dapur SPPG di Kecamatan Tualang yang diduga telah beroperasi meski belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.<\/p>\n\n\n\n
“BGN diduga kecolongan dalam memberikan persetujuan lokasi. Kami mempertanyakan kredibilitas tim survei BGN dalam melihat dan menilai kelayakan lokasi pendirian SPPG,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menyinggung adanya sejumlah bangunan SPPG yang sebelumnya disebut belum memenuhi standar kelayakan, namun tetap menjalankan aktivitas pelayanan.<\/p>\n\n\n\n
“Pengakuan Lisa, pihak mitra tetap bersikeras menjalankan program dengan alasan telah memperoleh persetujuan dari pihak pusat,” ungkap Ricky.<\/p>\n\n\n\n
Soroti SPPG Bersebelahan dengan Kandang Ternak
Ricky secara khusus menyoroti keberadaan salah satu dapur SPPG di Kabupaten Siak yang disebut berada bersebelahan dengan kandang ternak aktif.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan evaluasi lapangan untuk memastikan apakah lokasi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta ketentuan teknis penyelenggaraan MBG.<\/p>\n\n\n\n
“Kalau memang lokasi dapur SPPG bersebelahan dengan kandang ternak aktif, kondisi ini harus diperiksa secara serius. Jangan sampai aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat diabaikan,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Atas persoalan tersebut, Ricky mendesak Kepala Unit Pelaksana Teknis BGN Riau, Syartiwidya, melakukan evaluasi terhadap kinerja Korwil BGN Kabupaten Siak, termasuk mengevaluasi proses survei dan persetujuan lokasi SPPG.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga meminta agar pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Selain evaluasi terhadap Korwil, Ricky mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap SPPG yang beroperasi di Kabupaten Siak.<\/p>\n\n\n\n
“Seluruh SPPG di Kabupaten Siak perlu diaudit secara menyeluruh. Tujuannya bukan untuk menghambat program, tetapi memastikan MBG benar-benar berjalan sesuai SOP dan memberikan makanan yang aman serta layak bagi penerima manfaat,” katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ricky menegaskan pihaknya mendukung kebijakan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono yang mengedepankan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Program MBG.<\/p>\n\n\n\n
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan konsisten hingga tingkat daerah.<\/p>\n\n\n\n
“Program MBG adalah program strategis yang menyentuh langsung masyarakat. Karena itu, seluruh SPPG, khususnya di Kabupaten Siak dan Kecamatan Tualang, harus bekerja dengan standar yang sama.<\/p>\n\n\n\n
Jangan ada toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu kualitas dan keamanan pangan.<\/p>\n\n\n\n
Sumber : RGNTimes<\/p>\n\n\n\n
(Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Mitraterkini.com, RIAU \u2014 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Jurnalis…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9831,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-9829","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n