Mitraterkini.com, Bengkalis \u2013 Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW MOI) Kabupaten Bengkalis melakukan konfirmasi lanjutan kepada Camat Bengkalis, Rafli, terkait dugaan skandal asusila yang terjadi di Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.<\/p>\n\n\n\n
Konfirmasi tersebut dilakukan pada Senin (20\/4\/2026) sekitar pukul 14.10 WIB di ruang kerja Camat Bengkalis. Ketua DPD PW MOI Bengkalis, Jumadi, hadir bersama Sekretaris Zul Azmi dan disambut langsung oleh Camat Rafli.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pertemuan itu, Jumadi menyoroti dugaan kasus asusila yang disebut telah berlangsung cukup lama namun belum juga terselesaikan.<\/p>\n\n\n\n
Menanggapi hal tersebut, Camat Rafli meminta Kepala Desa Temeran segera mengambil langkah konkret.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSaya minta persoalan ini segera diselesaikan,\u201d tegas Rafli.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menginstruksikan agar perangkat desa berinisial (N), yang diduga terlibat dan menjabat sebagai Bendahara Desa, diberhentikan sementara selama proses penanganan kasus berlangsung.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, Rafli mengaku belum melihat adanya bukti langkah penanganan seperti mediasi resmi maupun surat peringatan (SP) dari pihak pemerintah desa. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait keseriusan penanganan kasus tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\u201cApa yang sebenarnya terjadi, sehingga kasus ini sudah lama namun belum terselesaikan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, dugaan kejanggalan muncul dari proses mediasi yang dilakukan pada Kamis (16\/4\/2026) di PAUD Tunas Pertiwi, Desa Temeran.<\/p>\n\n\n\n
Menurut keterangan inisial (L), seorang guru PAUD, mediasi dilakukan saat jam kerja tanpa adanya surat undangan resmi. Ia mengaku didatangi Kepala Desa Temeran bersama Ketua BPD, kepala dusun, serta dua anggota Linmas.<\/p>\n\n\n\n
Namun, dalam proses tersebut hanya (L) yang dimediasi, sementara pihak lain yang diduga terlibat, yakni (N), tidak dihadirkan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAda daftar hadir, beberapa guru diminta menandatangani, namun tidak diperbolehkan mengikuti mediasi dan diminta keluar dari ruangan,\u201d ungkap (L).<\/p>\n\n\n\n
(L) juga mengaku tidak mendapatkan dokumentasi hasil mediasi dan merasa berada dalam tekanan selama proses berlangsung.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, ia menyebut Kepala Desa Temeran sempat meminta agar laporan ke pihak kepolisian dicabut, dengan menyebut nama Camat Bengkalis dalam percakapan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Ketua DPD PW MOI Bengkalis menilai proses tersebut tidak mencerminkan mediasi yang semestinya, bahkan terkesan sebagai bentuk tekanan terhadap (L).<\/p>\n\n\n\n
Menanggapi hal ini, Camat Bengkalis menegaskan bahwa apabila kasus tersebut telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, maka seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJika sudah masuk ranah hukum, mari kita ikuti sesuai ketentuan yang berlaku,\u201d tutup Rafli.<\/p>\n\n\n\n
Kasus ini kini menjadi perhatian publik yang menunggu transparansi serta langkah tegas dari Pemerintah Desa Temeran dalam menyelesaikan dugaan skandal tersebut.<\/p>\n\n\n\n
(ND)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Mitraterkini.com, Bengkalis \u2013 Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7836,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-7834","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n