Mitraterkini.com, Siak \u2013 Dugaan kejanggalan dalam kerja sama operasional di kawasan Pelindo Regional 1 Terminal Petikemas Perawang, Riau, mencuat ke publik. Perjanjian antara General Manager Pelindo, Yulfiatmi, dengan PT Kharisma Inti Mitra Indonesia (KIMI) dinilai menyisakan sejumlah persoalan administratif dan potensi pelanggaran aturan.<\/p>\n\n\n\n
Kerja sama tersebut tertuang dalam surat perjanjian Nomor: KS02\/25\/3\/2\/B1.1\/GM\/PKBR-26. Dalam Pasal 12 terkait kepedulian lingkungan, pihak kedua (PT KIMI) diwajibkan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk dokumen lingkungan seperti AMDAL maupun UKL\/UPL, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang ditetapkan pihak pertama.<\/p>\n\n\n\n
Namun, fakta di lapangan memunculkan polemik. Kepala Bidang Perizinan Analis Kebijakan Kabupaten Siak, Teguh Santoso, menyebut PT KIMI hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi KBLI pergudangan dan penyimpanan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPT KIMI hanya memiliki NIB dan KBLI pergudangan dan penyimpanan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi ini memicu perhatian pemerintah daerah, terutama terkait potensi dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan perizinan.<\/p>\n\n\n\n
Temuan tim Yustisi Kabupaten Siak pada Kamis (16\/4\/2026) memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam operasional PT KIMI di kawasan pelabuhan tersebut. <\/p>\n\n\n\n
Dari hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa perusahaan diminta menghentikan aktivitas operasional hingga seluruh dokumen perizinan dilengkapi.<\/p>\n\n\n\n
Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Ali Syahbana, mengungkap adanya kontradiksi antara isi perjanjian dengan kondisi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPerjanjian dibuat Februari dan ditandatangani Maret, namun PT KIMI sebagai pihak kedua dilarang mendirikan bangunan sebelum memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah setempat,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Perjanjian tersebut diketahui ditandatangani oleh GM Pelindo Yulfiatmi dan Direktur Utama PT KIMI, Andy Wijaya.<\/p>\n\n\n\n
Ali menegaskan, PT KIMI juga diminta menghentikan operasional sementara selama 14 hari ke depan sebagai bagian dari evaluasi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKita minta operasional PT KIMI dihentikan sementara. Jika tidak, dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial di masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menilai sejumlah poin dalam perjanjian telah dilanggar oleh pihak perusahaan, sehingga perlu langkah tegas dari pemerintah daerah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, GM Pelindo Regional 1 Terminal Petikemas Perawang, Yulfiatmi, menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan serta melaporkan hasil pertemuan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).<\/p>\n\n\n\n
\u201cSaya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan menyampaikan hasil ini ke KSOP,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, pihak KSOP melalui stafnya di Pekanbaru, Anwar, mengaku belum menerima laporan resmi dari Pelindo terkait hasil pertemuan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami belum menerima surat ataupun informasi resmi terkait hasil rapat tersebut. Nanti setelah ada laporan dari GM Pelindo, baru bisa ditindaklanjuti,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, dengan harapan adanya transparansi serta penegakan aturan guna menghindari potensi konflik sosial dan kerugian daerah.***<\/p>\n\n\n\n
(Eman)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Mitraterkini.com, Siak \u2013 Dugaan kejanggalan dalam kerja sama operasional di…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7799,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-7797","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n