MITRATERKINI.COM, BENGKALIS \u2014 Dugaan penyalahgunaan anggaran dan aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bersama di Desa Palkun, Kecamatan Bengkalis, menjadi sorotan.<\/p>\n\n\n\n
Ketua DPD Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW-MOI) Kabupaten Bengkalis, Jumadi, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan.<\/p>\n\n\n\n
Dugaan tersebut mencuat setelah Direktur BUMDes Palkun, Usman, dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran penyertaan modal tahun 2023 hingga 2025. <\/p>\n\n\n\n
Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palkun menemukan ketidaksesuaian data aset desa yang dikelola BUMDes.<\/p>\n\n\n\n
Ketua BPD Desa Palkun, Sulaiman, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Ia menyebut Direktur BUMDes kerap menghindari permintaan klarifikasi dan pertanggungjawaban. <\/p>\n\n\n\n
Beberapa temuan di antaranya, Direktur BUMDes tidak menghadiri rapat evaluasi kinerja tahun anggaran 2025 yang digelar Rabu (7\/1\/2026) di Balai Pelatihan Desa.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, satu unit mobil L-300 milik BUMDes hingga kini belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah desa.<\/p>\n\n\n\n
BPD juga menemukan ketidaksesuaian data aset tabung gas LPG, dari total 532 tabung yang tercatat, hanya 205 tabung yang dilaporkan tersisa. <\/p>\n\n\n\n
Hingga saat ini, laporan berita acara penggunaan anggaran tahun 2023\u20132025 untuk unit usaha Brilink, USP, dan Program Ketahanan Pangan juga belum disampaikan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami akan memanggil kembali Direktur BUMDes pada Senin mendatang. Jangan sampai BUMDes Sejahtera Bersama justru berubah menjadi \u2018Sejahtera Pribadi\u2019,\u201d tegas Sulaiman.<\/p>\n\n\n\n
PJ Kepala Desa Palkun, Tarmizi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya polemik tersebut. <\/p>\n\n\n\n
Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa telah menyalurkan anggaran sebesar Rp163 juta ke rekening BUMDes. Namun, pencairan selanjutnya ditangguhkan karena menunggu uji kelayakan dari tim desa serta proses penjaringan pengelola baru.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Tarmizi, penahanan laporan aset tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. <\/p>\n\n\n\n
Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Permendes Nomor 3 Tahun 2021 yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Ketua DPD PW-MOI Kabupaten Bengkalis, Jumadi, mengecam keras apabila Direktur BUMDes terbukti sengaja menghambat laporan aset dan keuangan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDirektur BUMDes bukan raja. Ada aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi. Jika laporan aset ditahan tanpa alasan yang sah, itu merupakan penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat. <\/p>\n\n\n\n
Kami mendesak Kejaksaan segera melakukan pemeriksaan,\u201d ujar Jumadi.<\/p>\n\n\n\n
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Usman telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur BUMDes. <\/p>\n\n\n\n
Namun, PJ Kepala Desa belum mengesahkan pengunduran diri tersebut sebelum seluruh pertanggungjawaban aset dan keuangan diselesaikan.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi Usman untuk mendapatkan klarifikasi.<\/p>\n\n\n\n
(N.D)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MITRATERKINI.COM, BENGKALIS \u2014 Dugaan penyalahgunaan anggaran dan aset Badan Usaha…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6878,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6876","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n