Mitraterkini.com, Pekanbaru – Kinerja pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Riau kembali menuai sorotan publik. Pasalnya, Kepala Balai BPJN Riau bersama Kepala Satker Wilayah II Riau diduga tidak profesional dalam menjalankan tata kelola surat-menyurat resmi, terutama terkait klarifikasi dari lembaga masyarakat dan media, Selasa (11\/11\/25) <\/p>\n\n\n\n
Sekretaris DPD LSM Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK-RI) Provinsi Riau, Teringatman Harefa, menyayangkan sikap acuh pejabat BPJN yang tidak memberikan jawaban atas surat klarifikasi resmi yang telah dilayangkan ke kantor Balai Pelaksan Jalan Nasional di Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru, pada 3 November 2025.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami menduga Kepala Balai dan Satker tidak patuh terhadap aturan administrasi negara. Mereka seolah mengabaikan surat klarifikasi yang bersifat resmi dan penting bagi keterbukaan publik,\u201d ujar Teringatman, Selasa (11\/11\/2025).<\/p>\n\n\n\n
Teringatman menilai, sikap tertutup tersebut mencederai prinsip pelayanan publik dan menunjukkan rendahnya profesionalitas pejabat BPJN Riau. \u201cSeharusnya mereka menjadi pelayan masyarakat, bukan justru menutup diri dari lembaga sosial dan media. Jika surat resmi saja diabaikan, bagaimana nasib masyarakat ketika menyampaikan keluhan?\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Aktivis antikorupsi itu juga mengungkapkan bahwa surat klarifikasi yang diajukan LSM KPK-RI berkaitan dengan dugaan kejanggalan pada proyek preservasi Jalan Pangkalan Baru-Buluh Nipis di Kabupaten Kampar, serta proyek rehabilitasi Jalan Sudirman-Muara Lembu Lintas Taluk Kuantan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAda apa dengan BPJN Riau hingga seolah menutupi informasi? Apakah di balik proyek tersebut ada hal yang tidak ingin diketahui publik?\u201d sindirnya.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, Teringatman mempertanyakan apakah pejabat BPJN tersebut merasa kebal hukum.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIronis, pejabat publik bisa seenaknya mengabaikan surat resmi dari lembaga masyarakat. Apakah mereka merasa di atas hukum, atau memang ada pembiaran dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR? Jika dibiarkan, ini mencoreng nama baik kementerian,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Ketua Umum DPP LSM Fortaran H. Tamar johan, S.Sos, MSi, turut menyoroti lemahnya etika pelayanan pejabat BPJN Riau. Ia menilai tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami meminta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR agar segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Balai dan Kasatker Wilayah II Riau. Mereka jelas melanggar prinsip transparansi dan pelayanan publik,\u201d ujar Ketua Umum DPP LSM Fortaran H. Tamar johan, S.Sos, MSi.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, pejabat BPJN Riau seharusnya menjadi contoh integritas dalam pelayanan publik, bukan sebaliknya. \u201cKepala Balai dan Satker adalah wakil kementerian di daerah. Mereka diberi amanah untuk melayani masyarakat, bukan menutup diri dan melanggar aturan,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n
Dikonfirmasi secara terpisah, hingga berita ini diterbitkan, pihak BPJN Wilayah Riau belum memberikan tanggapan, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp yang dikirim oleh redaksi. Sikap diam tersebut menambah tanda tanya besar terkait transparansi kinerja pejabat BPJN Riau. (01).***<\/p>\n\n\n\n
Sumber: Gardaterkini.com<\/p>\n\n\n\n
(Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Mitraterkini.com, Pekanbaru – Kinerja pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN)…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5937,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5935","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n