MITRATERKINI.COM, ROKAN HILIR \u2013 Proyek rekonstruksi Jalan Simpang Batang\u2013Simpang Kulim di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, senilai Rp159 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menuai sorotan tajam setelah kontrak pekerjaan diputus pada 2 Oktober 2026.<\/p>\n\n\n\n
Pemutusan kontrak tersebut menyisakan persoalan serius. Kondisi badan jalan di sejumlah titik dilaporkan masih dipenuhi lubang dan genangan air. Bahkan, material pekerjaan serta besi wiremesh disebut masih tertinggal di lokasi proyek.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi ini memicu kritik dari Ketua DPD LSM Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK-RI) Provinsi Riau, Yosia Hulu. Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dan Direktorat Jenderal Bina Marga segera turun tangan mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Yosia, proyek yang menggunakan anggaran negara hingga Rp159 miliar tidak boleh berakhir tanpa kejelasan pertanggungjawaban, terlebih kondisi pekerjaan di lapangan masih menyisakan persoalan.<\/p>\n\n\n\n
“Jangan sampai Kementerian PU RI hanya melihat laporan administratif di atas meja, sementara fakta di lapangan justru memperlihatkan kondisi pekerjaan yang memprihatinkan.<\/p>\n\n\n\n
Anggaran Rp159 miliar bukan uang kecil. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini,” tegas Yosia Hulu, Senin (9\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Desak BPK Turun Audit<\/p>\n\n\n\n
Yosia secara tegas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau melakukan audit menyeluruh terhadap proyek rekonstruksi Jalan Simpang Batang\u2013Simpang Kulim.<\/p>\n\n\n\n
Ia meminta pemeriksaan mencakup seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, progres fisik dan keuangan, pembayaran termin, penggunaan uang muka, pengendalian mutu konstruksi hingga mekanisme pemutusan kontrak.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, pemeriksaan juga harus memastikan ada atau tidaknya kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis maupun potensi kerugian keuangan negara.<\/p>\n\n\n\n
“Kalau ditemukan indikasi penyimpangan, kolusi, korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, jangan ada yang dilindungi. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai proyek Rp159 miliar ini hanya menyisakan kerusakan jalan, sementara pertanggungjawaban anggarannya tidak jelas,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Dipertanyakan<\/p>\n\n\n\n
Selain meminta audit, Yosia juga menyoroti transparansi pengelolaan uang muka dan jaminan pelaksanaan setelah kontrak pekerjaan diputus.<\/p>\n\n\n\n
Ia meminta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kepala Satker Wilayah I Riau, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan penjelasan terbuka mengenai status kedua instrumen tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada publik. <\/p>\n\n\n\n
Di antaranya, apakah uang muka yang telah dibayarkan kepada kontraktor sudah diperhitungkan dan dikembalikan sesuai ketentuan, apakah jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan telah diklaim apabila persyaratan pencairannya terpenuhi, serta berapa nilai kewajiban yang masih harus diselesaikan kontraktor.<\/p>\n\n\n\n
“Jangan sampai uang muka sudah dicairkan, pekerjaan tidak diselesaikan, kontrak diputus, tetapi masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai pengembalian uang negara. Begitu juga dengan jaminan pelaksanaan, apakah sudah diklaim atau belum? Ini harus dibuka secara transparan kepada publik,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Yosia mengingatkan bahwa pembiayaan melalui SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, kegagalan pelaksanaan proyek harus dievaluasi secara serius agar tidak menimbulkan beban keuangan negara tanpa manfaat infrastruktur yang sepadan.<\/p>\n\n\n\n
Menteri PU Diminta Evaluasi Pejabat BPJN Riau<\/p>\n\n\n\n
Lebih jauh, Yosia mendesak Menteri Pekerjaan Umum RI dan Dirjen Bina Marga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran BPJN Riau, khususnya Satker Wilayah I dan PPK yang bertanggung jawab dalam pengendalian proyek.<\/p>\n\n\n\n
Ia menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi pengawasan, pengendalian kontrak, pengendalian mutu serta langkah-langkah yang telah dilakukan sebelum dan sesudah pemutusan kontrak.<\/p>\n\n\n\n
Bahkan, ia meminta Menteri PU mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian, pelanggaran kewajiban jabatan atau ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n
“Kalau memang terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab, jangan pertahankan pejabat yang bersangkutan. Menteri harus berani mengambil tindakan tegas.<\/p>\n\n\n\n
Jabatan bukan tempat berlindung dari tanggung jawab. Proyek bermasalah harus diusut, uang negara harus diselamatkan dan masyarakat jangan terus menjadi korban,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga meminta aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi tindak pidana dalam pelaksanaan proyek tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Kasatker Wilayah I Riau Belum Berikan Tanggapan<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, awak media GardaTerkini.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasatker Wilayah I Riau, Mainila Yanti, S.T., M.T., melalui pesan WhatsApp pribadinya pada Senin (9\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Konfirmasi tersebut berkaitan dengan perkembangan proyek setelah pemutusan kontrak, termasuk status pencairan dan pengembalian uang muka serta klaim jaminan pelaksanaan.<\/p>\n\n\n\n
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut telah terbaca, tetapi belum mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan.<\/p>\n\n\n\n
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Mainila Yanti maupun pihak BPJN Riau untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab terkait persoalan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Publik Menunggu Kejelasan Pertanggungjawaban<\/p>\n\n\n\n
Persoalan proyek rekonstruksi Jalan Simpang Batang\u2013Simpang Kulim kini menjadi perhatian karena menyangkut anggaran negara dalam jumlah besar dan kepentingan masyarakat luas.<\/p>\n\n\n\n
Yosia menegaskan, pemutusan kontrak tidak boleh menjadi akhir dari proses pertanggungjawaban proyek.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah harus memastikan seluruh kewajiban kontraktor maupun pihak terkait diselesaikan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
Publik kini menunggu ketegasan Menteri Pekerjaan Umum RI, Dirjen Bina Marga, BPK Perwakilan Riau serta aparat penegak hukum untuk menelusuri persoalan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Pertanyaan mendasarnya, siapa yang bertanggung jawab atas persoalan proyek Rp159 miliar itu? Bagaimana nasib uang muka dan jaminan pelaksanaan? Serta kapan pekerjaan yang belum tuntas tersebut diselesaikan?<\/p>\n\n\n\n
Jangan sampai proyek yang seharusnya membangun infrastruktur bagi masyarakat justru menyisakan persoalan panjang tanpa kejelasan.<\/p>\n\n\n\n
Uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari BPJN Riau dan Kementerian Pekerjaan Umum RI.***<\/p>\n\n\n\n
(Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MITRATERKINI.COM, ROKAN HILIR \u2013 Proyek rekonstruksi Jalan Simpang Batang\u2013Simpang Kulim…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10788,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-10786","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n