MITRATERKINI.COM, Rohil \u2013 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Media Online (IMO) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melontarkan kritik terhadap transparansi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil.<\/p>\n\n\n\n
Kali ini, sorotan IMO Rohil tertuju pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohil yang dinilai belum memberikan keterbukaan informasi secara maksimal terkait penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
Ketua IMO Rohil, Heriandi Bustam, S.H., menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran negara merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Karena itu, setiap badan publik wajib memberikan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Heriandi, di tengah upaya pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum mendorong transparansi, pemerintah daerah semestinya juga menunjukkan komitmen yang sama dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
“Saat ini transparansi terus digalakkan oleh institusi penegak hukum. Namun, di jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Rohil masih terkesan tertutup, meskipun informasi telah diminta sesuai mekanisme yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran negara. Hal ini patut menjadi perhatian,” ujar Heriandi di Bagansiapiapi.<\/p>\n\n\n\n
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian IMO Rohil adalah pelaksanaan anggaran Program Revitalisasi Pendidikan Tahun 2026 di lingkungan Disdikbud Rohil.<\/p>\n\n\n\n
Program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai membutuhkan pengawasan ketat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media. Untuk itu, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat dipantau secara bersama-sama.<\/p>\n\n\n\n
Selain Disdikbud, IMO Rohil juga menyoroti Dinas PUPR terkait kejelasan pengembalian kerugian keuangan negara serta perkembangan penanganan sejumlah proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah.<\/p>\n\n\n\n
Sorotan tersebut berkaitan dengan proyek-proyek yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai kerusakan jalan saat pekerjaan masih berlangsung oleh pihak rekanan.<\/p>\n\n\n\n
Heriandi menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kejelasan atas surat permohonan informasi resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada OPD terkait.<\/p>\n\n\n\n
Atas kondisi tersebut, IMO Rohil menyatakan siap menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).<\/p>\n\n\n\n
Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyampaikan permohonan informasi secara resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkab Rohil apabila OPD terkait tetap tidak memberikan tanggapan tertulis.<\/p>\n\n\n\n
“Jika melalui PPID Pemkab Rohil juga tidak mendapatkan jawaban atau terjadi keberatan dalam proses pemberian informasi, kami akan membawa persoalan ini ke Komisi Informasi untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Heriandi Bustam.<\/p>\n\n\n\n
IMO Rohil berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Rohil dapat mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. <\/p>\n\n\n\n
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus mencegah munculnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah.***<\/p>\n\n\n\n
Penulis: Edisupriadi<\/p>\n\n\n\n
Editor: Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MITRATERKINI.COM, Rohil \u2013 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Media Online (IMO)…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10746,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-10744","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n