MITRATERKINI.COM, PEKANBARU \u2013 Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, kembali menjadi sorotan. Hingga Kamis, 1 Oktober 2026, pekerjaan fisik proyek tersebut disebut belum sepenuhnya rampung, meski sebelumnya pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada Agustus 2026.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.<\/p>\n\n\n\n
Di Kuansing, target penyelesaian pembangunan sebelumnya telah beberapa kali disampaikan. Pada Juni 2026, Pemprov Riau menyebut pembangunan ditargetkan selesai pada 18 Agustus 2026.<\/p>\n\n\n\n
Namun, memasuki Oktober 2026, pekerjaan di lapangan disebut masih berlangsung. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terkait progres pekerjaan, status kontrak, perpanjangan waktu atau adendum, hingga kemungkinan adanya denda keterlambatan.<\/p>\n\n\n\n
Sorotan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (DPD LSM KPK-RI) Provinsi Riau.<\/p>\n\n\n\n
Ketua DPD LSM KPK-RI Provinsi Riau mengatakan, pihaknya telah melayangkan laporan kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada 22 September 2026.<\/p>\n\n\n\n
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat klarifikasi yang sebelumnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) Riau.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKita sudah melayangkan surat laporan kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada 22 September 2026 untuk ditindaklanjuti terkait surat klarifikasi yang sebelumnya sudah kita sampaikan kepada Satker PPS Riau. Saat ini kita masih menunggu jawaban dari Direktur Jenderal Prasarana Strategis Pekerjaan Umum,\u201d ujar Ketua DPD LSM KPK-RI.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, pihaknya telah menerima surat balasan dari Satker PPS Riau pada 24 September 2026. Namun, DPD LSM KPK-RI menilai masih terdapat sejumlah poin yang belum menjawab substansi pertanyaan yang disampaikan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPoin-poin yang kita pertanyakan berkaitan dengan pembangunan Sekolah Rakyat Kuantan Singingi. Namun, kami menilai belum seluruh pertanyaan dijawab secara substansial. Sebagai sosial kontrol, tentu kami membutuhkan jawaban yang jelas, terbuka dan sesuai dengan apa yang kita tanyakan,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada surat-menyurat.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKita akan terus telusuri. Kalau memang informasi yang kita minta merupakan informasi publik dan tidak mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya, dalam waktu dekat kita akan mempertimbangkan langkah penyelesaian melalui Komisi Informasi Provinsi Riau,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Pertanyakan Adendum dan Batas Akhir Pekerjaan<\/p>\n\n\n\n
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah status kontrak pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Apabila masa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak telah berakhir sementara pekerjaan masih berlangsung, publik dinilai perlu mendapatkan penjelasan mengenai dasar administrasi dan kontraktual atas kelanjutan pekerjaan.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan Satker PPS Riau, di antaranya berapa hari perpanjangan waktu atau adendum yang diberikan kepada kontraktor, sampai kapan batas akhir penyelesaian pekerjaan, serta apa dasar pemberian perpanjangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, publik juga perlu mengetahui apakah terdapat konsekuensi berupa denda keterlambatan dan apabila ada, berapa nilai atau persentase denda yang dikenakan.<\/p>\n\n\n\n
Termasuk bagaimana progres aktual pembangunan Sekolah Rakyat Kuansing per 1 Oktober 2026.<\/p>\n\n\n\n
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena sebelumnya pihak pelaksana juga pernah menyampaikan target penyelesaian.<\/p>\n\n\n\n
Sekitar dua minggu sebelumnya, awak media telah meminta konfirmasi kepada pihak PT Duta Rama. Pihak yang dikonfirmasi, Ayup, menyampaikan bahwa pekerjaan akan dimaksimalkan dan ditargetkan selesai pada September 2026.<\/p>\n\n\n\n
Namun, memasuki Oktober 2026, pekerjaan disebut masih belum sepenuhnya selesai.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai status perpanjangan kontrak dan dasar administrasi yang digunakan apabila pekerjaan masih dilanjutkan.<\/p>\n\n\n\n
Publik Berhak Mendapat Informasi<\/p>\n\n\n\n
Seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan turut menyoroti persoalan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, informasi mengenai pelaksanaan proyek pemerintah perlu disampaikan secara terbuka sepanjang informasi tersebut merupakan informasi publik dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau ada yang ditanyakan oleh lembaga sosial kontrol terkait pelaksanaan proyek pemerintah, sepanjang informasinya merupakan informasi publik, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menilai transparansi penting, terutama apabila terjadi keterlambatan pekerjaan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni uang negara, dan masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana proyek tersebut dilaksanakan, termasuk apabila terjadi keterlambatan. Berapa hari diberikan perpanjangan, apa alasannya, dan apakah ada denda keterlambatan. Itu harus jelas,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Meski demikian, persoalan mengenai keterbukaan informasi tetap harus dilihat berdasarkan jenis informasi yang diminta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu dasar hukum dalam pengelolaan informasi publik. Namun, apakah suatu informasi wajib dibuka atau termasuk informasi yang dikecualikan perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Target Penyelesaian Pernah Disampaikan<\/p>\n\n\n\n
Sorotan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Kuansing juga berkaitan dengan target penyelesaian yang sebelumnya telah disampaikan sejumlah pihak.<\/p>\n\n\n\n
Pada Juni 2026, Pemprov Riau menyebut progres pembangunan telah mencapai sekitar 74 persen dengan target penyelesaian 18 Agustus 2026.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemberitaan lain pada periode yang sama, progres pembangunan disebut sekitar 76 persen dengan target penyelesaian 8 Agustus 2026.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, informasi Kementerian Pekerjaan Umum yang dikutip media pemerintah menyebut progres per 3 Agustus 2026 telah mencapai 92,59 persen dengan target selesai 8 Agustus 2026.<\/p>\n\n\n\n
Dengan adanya sejumlah target tersebut, kondisi pekerjaan pada 1 Oktober 2026 menjadi penting untuk dijelaskan, terutama mengenai progres aktual, status kontrak, perpanjangan waktu serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan.<\/p>\n\n\n\n
Satker PPS Riau Belum Berikan Jawaban<\/p>\n\n\n\n
Sebelum berita ini diterbitkan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasatker PPS Riau terkait status kontrak, adendum, batas akhir pekerjaan, progres pembangunan serta kemungkinan adanya denda keterlambatan.<\/p>\n\n\n\n
Namun hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi yang dikirimkan belum memperoleh respons atau jawaban substantif dari pihak Kasatker PPS Riau.<\/p>\n\n\n\n
Awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Satker PPS Riau, PPK, pihak kontraktor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.<\/p>\n\n\n\n
Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya memperoleh informasi yang transparan mengenai pelaksanaan proyek pemerintah, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.<\/p>\n\n\n\n
Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai status pembangunan Sekolah Rakyat Kuansing, terutama terkait perpanjangan waktu pekerjaan.<\/p>\n\n\n\n
Sudah berapa hari perpanjangan diberikan? Sampai kapan kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaan? Apakah denda keterlambatan dikenakan? Dan apa dasar administrasi serta kontraktual atas perpanjangan tersebut? .***<\/p>\n\n\n\n
(Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MITRATERKINI.COM, PEKANBARU \u2013 Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10257,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-10255","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasionall"],"yoast_head":"\n