Mitraterkini.com, Bangkalan — Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Dardak, dijadwalkan menghadiri peluncuran Bamus (Badan Musyawarah) Madura yang digagas oleh organisasi masyarakat Madas Nusantara.
Peluncuran Bamus Madura tersebut akan digelar bertepatan dengan acara halal bihalal tiga ormas Madas, yakni Sedarah, Serumpun, dan Nusantara, pada Rabu, 1 April 2026, di Rato Ebuh, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat dan tokoh penting turut diundang dalam kegiatan tersebut.
Di antaranya para bupati se-Madura, anggota DPRD, tokoh masyarakat, ulama, pengusaha, Kadin Bangkalan, unsur kepolisian, kejaksaan, TNI, organisasi kemasyarakatan, akademisi, LSM, BPJS Ketenagakerjaan, hingga perangkat desa.
Peluncuran Bamus Madura mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh di Madura.
Mereka menilai kehadiran wadah ini penting untuk membina dan mengarahkan organisasi kemasyarakatan agar lebih terstruktur serta tidak bersifat kontraproduktif yang dapat mencederai citra masyarakat Madura.
Selain itu, Bamus Madura juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, termasuk dalam mengawal masuknya investasi ke Pulau Madura.
Gagasan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk sektor tembakau, garam, dan penggemukan sapi, hingga rencana pembentukan Bank Madura turut menjadi perhatian.
Ketua Umum Madas Nusantara, Jusuf Rizal, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan resmi kepada Wagub Jawa Timur.
“Kami memang mengagendakan Wagub Emil Dardak hadir. Surat dan undangan sudah dikirim. Sejumlah kepala daerah, ulama, pengusaha, maupun politisi juga diundang. Ini penting untuk mendorong pembangunan Madura agar keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jusuf Rizal yang juga menjabat sebagai Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyebutkan bahwa peluncuran Bamus Madura merupakan langkah awal.
Setelah itu, akan dibentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan yang mengakomodasi berbagai organisasi, sekaligus menyiapkan aspek legalitas dan administrasi.***(Tim)