Mitraterkini.com, Pekanbaru – Proyek strategis nasional di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali disorot. Kali ini, kegiatan dalam program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) Tahun 2024 yang dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Provinsi Riau, menuai tanda tanya besar. Salah satu proyek yakni Preservasi Jalan Pangkalan Baru – Buluh Nipis di Kabupaten Kampar, diduga kuat terjadi penggelembungan bahan material dalam pelaksanaannya di lapangan. Jumat (29/08/25).
Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Toro Laia, angkat bicara tegas. Aktivis antikorupsi ini menilai potensi penyimpangan anggaran dalam proyek pemerintah harus menjadi perhatian serius, apalagi di akhir masa jabatan Presiden.
“Kita tidak boleh diam. Kegiatan pemerintah wajib kita kawal secara ketat. Pejabat tinggi saja bisa ditangkap KPK, apalagi pejabat daerah dan kontraktor yang diduga bermain di lapangan,” tegas Toro.
Dugaan penggelembungan material menjadi sorotan utama yang telah dikonfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait. Namun, hingga berita ini diturunkan, konfirmasi awak media justru tidak mendapat respons. Mantan Satker BPJN Wilayah II Riau, Herikson Majereng, memilih bungkam. Begitu pula Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Made Paus, yang tidak memberikan jawaban apapun saat dihubungi pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Situasi ini memperkuat kecurigaan publik akan adanya oknum “kebal hukum” di balik proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Kenapa pejabat-pejabat ini diam? Apakah ada aktor besar di balik proyek ini yang mencoba mengatur permainan?” ujar Toro Laia mempertanyakan.
LSM dan awak media meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, tanpa harus menunggu laporan resmi. Bukti awal dan informasi media sudah cukup menjadi dasar langkah awal penegakan hukum.
“Kita sudah sodorkan informasi dan fakta awal. Kalau aparat serius, tindakan bisa segera diambil. Jangan tunggu skandal ini membesar baru bergerak,” tambah Toro.
Dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran bukan isu remeh, terlebih di proyek yang diklaim untuk kesejahteraan rakyat. Ketertutupan pihak BPJN Wilayah II Riau justru menjadi alarm keras bagi publik bahwa transparansi dan integritas pelaksanaan proyek negara kini sedang diuji.
Media akan terus mengawal kasus ini hingga terang-benderang. Pejabat yang tidak menjawab konfirmasi publik patut diduga menyimpan sesuatu. Dan jika benar ada permainan, semua yang terlibat harus dipertanggungjawabkan di meja hijau.***
Sumber: Gardaterkini.com
(Red)
