MitraTerkini.Com – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Kandis Muhammad Ripai menyayangkan sikap Kepala Desa Sei Kandis atas kurangnya koordinasi, kurang pahamnya Kades dalam tata kelola pemerintahan.
Hal itu disampaikannya setelah digelarnya Musyawarah Desa (Musdes) di Sei Kandis, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten RokanHulu. Rabu (27/3/2024).
“Dalam Musdes LKPD realisasi tahun anggaran 2023 menurunnya peforma desa, akibat dari kurangnya koordinasi dan kurang pahamnya Kades dalam tata kelola pemerintahan,” kata M. Ripai.
Dia juga menambahkan bahwasannya BPD juga sudah meminta secara lisan diawal tahun 2024 agar Kades segera membuat laporan realisasi anggaran tahun 2023.
“Karena syarat pengajuan anggaran tahun 2024 sudah selesai dan disepakatinya LPJ tahun 2023, sehingga tidak mengalami keterlambatan pengajuan anggaran dan sampai Musdes di adakan LPJ Kades masih dalam perbaikan,” jelas M. Ripai
BPD meminta secara tegas bahwa dana desa bukan cuma untuk mensejahterakan kepala desa, tapi juga untuk mensejahterakan masyarakatnya, apalagi BPD dalam menjalankan tugasnya mendengar isu bahwa warga desa yang ikut bekerja di program pembangunan desa mendapatkan hasil yang tidak sesuai dan jauh dari yang di Anggarkan di APBDES.
“Keterlambatan pengajuan anggaran tahun 2024 bukanlah kesalahan BPD,tetapi di karenakan Kades belum juga membuat laporan realisasi tahun sebelumnya dan masih ada yang belum di susun oleh Kades BPD tidak bisa menyepakati, ” tambahnya.
“Belum ada yang mau di sepakati bahan untuk kesepakatan saja tidak ada yang mau di bahas juga belum di susun,belum diterima oleh BPD, jadi BPD meminta secara tegas kepada Kades agar cepat disusun dan cepat dibahas perdesnya,” pungkas M. Ripai. (Muryono)
