PT.PISP 2 kangkangi UU CSR, sebut Warga Kasang Mindah

MitraTerkini.com, Rohil – Warga Kasang Mindah, Desa Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebut PT.PISP 2 kangkangi UU yang mengatur Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Rabu (22/11/2023).

Joni menyampaikan hal itu selaku kordinator penyelenggara gotong royong dan pengurus jalan swadaya Kasang Mindah usai gotong royong pembangunan jembatan seadanya diperbatasan Parit gajah.

“Percuma ada Perusahaan di tengah tengah Masyarakat namun tidak berguna dan tidak berprikemanusiaan serta tidak punya hati,”kata Jhoni menahan kesalannya .

Karena sejak tahun 2015 lalu Warga sudah berulang kali memohon kepada pihak manajemen PT.PISP 2 baik secara lisan atau tulisan agar akses jalan untuk Warga diberikan melalui jalan produksi PT.PISP 2 namun sampai sekarang masih nihil.

Upaya upaya persuasif bahkan mendatangi dan mengirim langsung surat permohonan ke Kantor Direksi PT.PISP 2 Pekan Baru juga sudah di laksanakan tidak membuahkan hasil serta tidak mendapat jawaban sama sekali,” tambahnya.

Sudah beberapa kali Mediasi yang dihadiri oleh Pemerintah setempat dan juga pihak kepolisian hingga saat ini tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

Ia menyebut, pihak manajemen PT.PISP 2 mengabaikan UU pendirian dan Izin Prinsip pendirian Perusahaan serta Sosial kepada Masyarakat sekitar yang tertuang pada salah satu aturan mengenai CSR di Indonesia adalah UU Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang ini menyebut CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Mengacu pada Pasal 74 UU PT, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Berdasarkan ketentuan, UU PT mengatur limitasi terkait perusahaan yang wajib menerapkan CSR, yaitu kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Adapun tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran termasuk mengizinkan akses jalan bagi masyarakat saat ini.(tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *